peraturan tentang sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. peraturan tentang sampah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Tutup. 97, LN. Judul. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Desa Panggungharjo tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah; Mengingat: 1. 5 g. Dalam Peraturan Pemrintah Nomor 81 Tahun 2012 disebutkan. perda. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor. 2015. sampah yang timbul secara tidak periodik. PENGELOLAAN SAMPAH . 9 Tahun 2015; PP No. U: Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. 20 hal termasuk lampiran14. Tipe. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112); 9. PBB memprediksi jumlah sampah elektronik akan mencapai 74 juta ton pada tahun 2030, dan melonjak lagi menjadi 120 juta ton pada tahun 2050. 4. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga dalam Peraturan Daerah tersebut menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan dengan acuan terkaitKOMPAS. 6, BN. Tematik. Pada tanggal 8 Juni 2020, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi sampah pada 2025 seperti yang diatur pada Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. 33, BN. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. Pengelolaan Limbah Elektronik LB3 KLHK adalah dokumen yang menjelaskan tentang konsep, strategi, dan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari peralatan elektronik. Nomor Pengundangan. Dalam PP 81/2012, Pengelola fasilitas lainnya melakukan pemilahan sampah [7], pengumpulan sampah [8], pengolahan sampah [9]. : Peraturan Perundang-undangan. Targetnya, sampah plastik di laut tereduksi hingga 70. Kedua, Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun. U. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933); 15. 2018. Tempat Penetapan. a. 9. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan. Penanggulangan. Hak Untuk Memperbaiki Produk Elektronik Oleh Konsumen. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Badan / Pengarang. Adapun sanksi bagi orang yang membakar sampah sembarangan, yakni. Tahun. 17. 81 Tahun 2012 menyebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah. Glosarium. 7. Tipe Dokumen. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik. : Provinsi Bali: Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 5 November 2019. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. tentang tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank SampahPERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436); 8. Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 5. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; c. Pengelolaan Sampah. PENYELENGGARAAN. Beranda. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36); 16. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial,Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah BAB I PENDAHULUAN A. Indonesia, Kota Padang. dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Mengingat : 1. Halaman ini telah diakses 9960 kali. U. Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Peraturan Perundang-undangan. tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yaitu tentang pelaksanaan tugas, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, kewenangan pengangkutan sampah, pengolahan sampah, jasa penanganan atas penanganan sampah, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Pejabat Pengundangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ( KLHK) telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) LHK No 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; Mengingat : 1. Pengelolaan Sampah 1. id : 6 hlm. Tentang. penduduk produksi sampah di wilayah Kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan; c. Judul. U. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Peraturan Pemerintah: 2. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5347); 8. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang PengelolaanPeraturan Mengenai Larangan Membakar Sampah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; Mengingat : 1. Fungsinya sebagai catatan pembuangan setiap kapal. a. 470, peraturan. 4. Abstrak 1, KETENTUAN UMUM 2. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 10. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2021. Sampah spesifik adalah sampah karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan. Peraturan Perundang-undangan. Dokumen Peraturan : Permen LHK No. RPJMDaerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP DaerahPeraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah merubah paradigma dalam pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang,. 2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik. Profil Biro Hukum Tugas Pokok dan. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum ; arah jakstrada ; penyelenggaraan ; pendanaan ; ketentuan penutup. . sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh. Ia bisa berupa baterai lawas, bola lampu pijar, kabel, monitor komputer,. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan membakar sampah, salah satunya ialah UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 51 Hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 451); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse , Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804); Judul. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. besaran bantuan. 10/MENLHK/SETJEN/ PLB. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta cenderung semakin meningkat dengan diikuti. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. ABSTRAK:. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12)Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seperti dimandatkan dalam pasal 15. go. TENTANG . 2010/No. METADATA PERATURAN. Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga untuk mewujudkan pengelolaan sampah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020. Gubernur nomor 97 Tahun 2018 Peraturan tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, serta Peraturan Gubernur Bali nomor 47 Tahun 2019 tentan g Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Undang - Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 8. H. Belum Tersedia. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah. go. 14 Tahun 2021. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum; 48. TENTANG-PENGELOLAAN-SAMPAH. Peraturan itu tidak hanya berbicara tentang sampah dari kapal. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Pengelola Sampah; 1. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. Hari Peduli Sampah Nasional 2023: Zero Waste Zero Emission Indonesia - Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat Beranda; Berita; Regulasi; Data Pengelolaan Sampah & RTH. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tentang Provinsi Kabupaten/ Kota. 83, LN. bahwa setiap orang berhak dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. Peraturan Me nteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1314. Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. 5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah No. parameter satuan batas maksimum usulan 1. Login. LD Provinsi Sulawesi. 2. 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 5 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI. Undang -Undang Nomor 12 Tahu n 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten di LingkunganMenetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dengan perubahan sebagai berikut : Penghargaan kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. peraturan menteri negara lingkungan hidup republik indonesia nomor 16 tahun 2011 tentang pedoman materi muatan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara lingkungan hidup republik indonesia, menimbang : a. Nomor. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61); 10. Foto: RES. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yaitu: 1. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan. menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; Mengingat : 1. Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas. 2020. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 8. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022. 7. Menetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN: PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. Sedangkan sampah plastik adalah sampah yang. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Sampah Plastik sebagai bagian kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan.